Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), maka akan diterbitkan suatu surat ketetapan pajak, yang dapat mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Jika Wajib Pajak tidak sependapat maka dapat...
Selama beberapa dekade, masyarakat menganggap bahwa pelanggaran di bidang perpajakan hanya cukup diselesaikan dengan tindakan administratif seperti imbauan, klafirikasi, atau pemeriksaan. Ada yang bahkan menunggu Dirjen Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak. Jika...
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) mengatur salah satunya mengenai hak dan kewajiban Wajib Pajak. Kewajiban Wajib Pajak...
Ketika akan memahami pajak lebih dalam, alangkah baiknya jika Anda mengetahui terlebih dahulu bagaimana kedudukan hukum pajak di Indonesia. Hal ini sangat penting mengingat hukum merupakan fondasi utama pelaksanaan pajak di Indonesia. Untuk memahami lebih lanjut...
Pasca terbitnya juklak terbaru dari Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak, pro kontra merebak. Wajib Pajak yang telah ikut Amnesti Pajak pun ikut ketar-ketir dengan keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2017 tanggal 6 September 2017 tentang Pengenaan Pajak...
