A. PENDAHULUAN Ilmu pengetahuan memang berkembang begitu cepat. Hal ini dimungkinkan, karena ia mengibaskan cara orang mengusahakan ilmu pengetahuan sebagai sesuatu yang sangat sakral dalam pandangan teologia, ilmu hukum adalah merupakan salah satu bagian kajian yang...
PENDAHULUAN Dalam pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikatakan Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Peraturan Daerah merupakan salah...
Ketika kantor Komisaris Parlemen untuk Administrasi didirikan pada tahun 1967, itu dianggap sebagai tambahan untuk proses politik. Sistem ini dimaksudkan untuk menambah kapasitas anggota parlemen (secara individu) untuk mengejar keluhan konstituen dan (secara...
1. Pengantar Makalah ini bertujuan menguraikan suatu kondisi (keadaan) mendesak yang menjadi alasan perlu atau tidak perlunya dilakukan upaya menghimpuan secara sistematis dan komprehenseif berbagai peraturan tertulis di bidang hukum ekonomi syariah, sehingga menjadi...
Salah satu substansi baru yang tercantum dalam perubahan keempat UUDNRI Tahun 1945 adalah Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat...
